TIDORE KEPULAUAN – Realisasi proyek Rekonstruksi Krib Pengaman Pantai di Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, memicu polemik di tengah masyarakat. Proyek bernilai fantastis Rp8.825.400.000 yang diklaim pihak kontraktor telah rampung seratus persen dan lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku Utara, disinyalir berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan. Muncul dugaan kuat adanya rekayasa laporan capaian administrasi demi memuluskan pencairan anggaran total.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, klaim kelulusan pemeriksaan BPK tersebut disampaikan langsung oleh pihak kontraktor melalui ruang koordinasi digital bersama Kepala Desa Maidi. Pihak ketiga secara sepihak menegaskan bahwa pengerjaan fisik telah dinyatakan aman dari segala temuan hukum, sekaligus menggunakan narasi tersebut untuk meredam gelombang kritik publik atas sisa dampak pembangunan yang terbengkalai.
Namun, investigasi objektif dan pantauan langsung di lokasi menunjukkan adanya tiga keganjilan fisik yang kasatmata pada infrastruktur desa:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- . Pekerjaan Timbunan Belum Selesai: Sisa volume penimbunan tanah di area struktur talud sepanjang 423 meter terpantau belum tuntas dikerjakan, menyisakan beberapa titik yang belum ditimbun.
- Kerusakan Saluran Drainase: Saluran pembuangan air pemukiman warga pecah hancur akibat hantaman material konstruksi selama masa pengerjaan dan dibiarkan tersumbat tanpa ada normalisasi.
- Jalan Setapak Warga Rusak Parah: Akses jalan setapak yang menjadi urat nadi mobilitas harian masyarakat pesisir Maidi mengalami kerusakan pasca mobilisasi alat berat, namun luput dari tanggung jawab pemulihan.
Ketidakjelasan komitmen ini diperparah oleh sikap Pemerintah Desa Maidi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak memiliki itikad baik serta ketegasan untuk menagih janji perbaikan kepada kontraktor pelaksana. Alih-alih membela hak konstitusional warga, Pemdes Maidi terkesan pasif dan gamang dalam menyikapi persoalan kerusakan lingkungan tersebut.
Menyikapi temuan ini, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Maidi (IPMMA), M. Ghazali Faraman, angkat bicara dan mengecam keras adanya disparitas data antara laporan di atas meja dengan fakta di lapangan.
“Kami mempertanyakan dengan dasar apa proyek talud senilai Rp8,8 miliar ini bisa diklaim lolos audit BPK seratus persen, sementara mata masyarakat menyaksikan timbunan belum selesai, drainase pecah, dan jalan setapak hancur lebur? Jika laporan administrasi dinyatakan bersih sedangkan fisiknya terbengkalai, maka patut diduga ada rekayasa sistematis. Pemkot Tidore dan Pemdes Maidi jangan buta dan tuli terhadap kerugian nyata yang dialami warga Maidi” tegas Ghazali dalam pernyataan resminya, Kamis (28/5/2026).
“Pemkot Tidore, Pemdes Maidi, dan instansi pengawas terkait segera mengambil tindakan konkret di lapangan. Segera turun tangan memaksa kontraktor pelaksana menuntaskan kewajiban fisik yang tersisa dan memulihkan seluruh fasilitas umum desa yang rusak, sebelum kerugian lingkungan di Desa Maidi berdampak lebih meluas,” tandanya.
