SKANDAL DUGAAN PENGELOLAAN EMAS KOSUBIBI DISOROT! AMBO DAN MUHLIS DIMINTA DIPERIKSA, POLDA MALUT DAN POLRES HALSEL JANGAN TUTUP MATA!

- Penulis

Rabu, 4 November 2026 - 01:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALMAHERA SELATAN – Dugaan pengelolaan bijih emas di Desa Kosubibi, Kabupaten Halmahera Selatan, kini menjadi perhatian serius dan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Nama dua pemuda, Ambo dan Muhlis, disebut-sebut oleh sumber sebagai pihak yang diduga memiliki peran dalam aktivitas pengelolaan cabutan bijih emas di wilayah tersebut.

 

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut legalitas pertambangan, transparansi pendapatan, serta siapa yang sebenarnya menikmati hasil kekayaan alam Desa Kosubibi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Informasi yang diperoleh media ini dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa aktivitas tersebut diduga belum memiliki kejelasan dokumen perizinan berupa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

 

Lebih jauh, sumber mengklaim bahwa pendapatan dari pengelolaan emas tersebut diperkirakan mencapai Rp600 juta setiap bulan.

 

Angka fantastis ini tentu tidak boleh hanya menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum harus turun langsung untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.

 

POLDA MALUT JANGAN DIAM! POLRES HALSEL HARUS BERANI BUKA PENYELIDIKAN

 

Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Selatan didesak segera mengambil langkah konkret untuk menelusuri dugaan aktivitas pengelolaan emas di Desa Kosubibi.

 

Aparat tidak cukup hanya menunggu laporan masyarakat. Penelusuran lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam informasi harus segera dilakukan.

 

Ambo dan Muhlis diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan peran mereka dalam aktivitas tersebut.

 

Aparat juga perlu menelusuri siapa pemilik modal, siapa pengendali kegiatan, dari mana material emas diperoleh, bagaimana proses penjualannya, dan ke mana aliran uang hasil pengelolaan tersebut disalurkan.

 

Jangan sampai kekayaan alam daerah menghasilkan keuntungan besar, sementara aspek legalitas dan pengawasannya justru menjadi pertanyaan.

 

Polda Maluku Utara juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara agar tidak muncul kesan adanya pembiaran atau perlakuan hukum yang berbeda terhadap pihak tertentu.

 

KLAIM Rp600 JUTA PER BULAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

 

Klaim pendapatan sekitar Rp600 juta setiap bulan menjadi persoalan yang patut ditelusuri secara serius.

 

Sumber menyebutkan bahwa pengelolaan hasil emas tersebut dikaitkan dengan tujuan penyediaan fasilitas air bersih bagi masyarakat.

 

Namun, jika benar pendapatan sebesar itu diperoleh setiap bulan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan tersebut.

 

Berapa jumlah pemasukan sebenarnya? Siapa yang mengelola dana? Berapa yang dialokasikan untuk fasilitas air bersih? Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban?

 

Jangan sampai kepentingan masyarakat hanya menjadi alasan, sementara pengelolaan keuangan tidak memiliki transparansi yang dapat diperiksa.

 

DUGAAN LEGALITAS PERTAMBANGAN HARUS DIUNGKAP

 

Aktivitas pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia diatur melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025.

 

Ketentuan mengenai WPR dan IPR harus dipastikan sesuai status wilayah serta bentuk kegiatan pertambangannya.

 

Pasal 158 UU Minerba mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diwajibkan undang-undang.

 

Karena itu, aparat harus memastikan terlebih dahulu apakah kegiatan di Kosubibi memiliki dasar perizinan yang sah. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

 

SAAT DIKONFIRMASI, BELUM ADA KETERANGAN RESMI

 

Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, media ini telah berupaya meminta klarifikasi terkait dugaan pengelolaan emas di Desa Kosubibi.

 

Namun, hingga berita ini diterbitkan, media ini belum memperoleh keterangan resmi yang menjawab substansi dugaan tersebut.

 

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ambo, Muhlis, Pemerintah Desa Kosubibi, Polda Maluku Utara, maupun Polres Halmahera Selatan.

 

PEMERINTAH DAERAH JANGAN LEPAS TANGAN

 

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi teknis terkait juga harus melakukan pemeriksaan lapangan.

 

Legalitas pertambangan, dampak lingkungan, keselamatan kerja, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.

 

Jangan sampai potensi kekayaan alam daerah hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan kejelasan mengenai manfaat dan pertanggungjawabannya.

 

PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN KAPOLDA MALUT DAN KAPOLRES HALSEL

 

Kini masyarakat menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan ini secara terang-benderang.

 

Polda Maluku Utara diminta tidak menutup mata. Polres Halmahera Selatan harus segera memastikan apakah dugaan aktivitas pengelolaan emas tersebut sesuai ketentuan hukum.

 

Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan bukti pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

 

Kekayaan alam bukan milik pribadi atau segelintir kelompok. Masyarakat berhak mengetahui legalitas, pengelolaan, dan manfaatnya.

 

Pertanyaan besarnya sekarang: beranikah Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Selatan menelusuri dugaan pengelolaan emas di Desa Kosubibi hingga tuntas?

 

Hingga kini, dugaan keterlibatan Ambo dan Muhlis serta klaim pendapatan Rp600 juta per bulan belum terverifikasi secara independen dan tidak dapat dianggap sebagai fakta pelanggaran hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel trendhalsel.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tingkatkan Mutu Pendidikan, SLB Negeri Halmahera Selatan Gelar Bimtek Tata Kelola Satuan Pendidikan 2026
249 DESA JADI SOROTAN, GMNI HALSEL DESAK KEJARI PERIKSA KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT
PIHAK DIDUGA TERLIBAT, SATU DINONAKTIFKAN! GPM DESAK PEMDA HALSEL JANGAN TEBANG PILIH
IPMI Desak Pemkab Halsel Hadirkan Puskesmas Rawat Inap di Desa Indari, Kesehatan Masyarakat Harus Diprioritaskan!
IPMI Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan: Janji Janji Beroperasinya Kapal pada Februari 2026 Tak Sesuai Realisasi, Masyarakat Kec. Bacan Barat Dirugikan!
IPMI Desak Program KNMP, MBG, dan Transmigrasi Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal: Jangan Sampai Desa Hanya Jadi Lokasi Pembangunan
Matangkan Persiapan ASAS 2026, MTs Negeri 2 Halsel Tekankan Disiplin, Kerja Sama dan Pembiasaan Pagi
BADKO HMI MALUT Soroti Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih: Tenaga Kerja dan Sarjana Lokal Harus Diprioritaskan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 02:32 WIT

Tingkatkan Mutu Pendidikan, SLB Negeri Halmahera Selatan Gelar Bimtek Tata Kelola Satuan Pendidikan 2026

Senin, 16 November 2026 - 21:42 WIT

249 DESA JADI SOROTAN, GMNI HALSEL DESAK KEJARI PERIKSA KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT

Rabu, 11 November 2026 - 08:16 WIT

PIHAK DIDUGA TERLIBAT, SATU DINONAKTIFKAN! GPM DESAK PEMDA HALSEL JANGAN TEBANG PILIH

Rabu, 4 November 2026 - 01:17 WIT

SKANDAL DUGAAN PENGELOLAAN EMAS KOSUBIBI DISOROT! AMBO DAN MUHLIS DIMINTA DIPERIKSA, POLDA MALUT DAN POLRES HALSEL JANGAN TUTUP MATA!

Selasa, 3 November 2026 - 11:55 WIT

IPMI Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan: Janji Janji Beroperasinya Kapal pada Februari 2026 Tak Sesuai Realisasi, Masyarakat Kec. Bacan Barat Dirugikan!

Berita Terbaru