HALMAHERA SELATAN – Dugaan pengelolaan bijih emas di Desa Kosubibi, Kabupaten Halmahera Selatan, kini menjadi perhatian serius dan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Nama dua pemuda, Ambo dan Muhlis, disebut-sebut oleh sumber sebagai pihak yang diduga memiliki peran dalam aktivitas pengelolaan cabutan bijih emas di wilayah tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut legalitas pertambangan, transparansi pendapatan, serta siapa yang sebenarnya menikmati hasil kekayaan alam Desa Kosubibi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang diperoleh media ini dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa aktivitas tersebut diduga belum memiliki kejelasan dokumen perizinan berupa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Lebih jauh, sumber mengklaim bahwa pendapatan dari pengelolaan emas tersebut diperkirakan mencapai Rp600 juta setiap bulan.
Angka fantastis ini tentu tidak boleh hanya menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum harus turun langsung untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
POLDA MALUT JANGAN DIAM! POLRES HALSEL HARUS BERANI BUKA PENYELIDIKAN
Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Selatan didesak segera mengambil langkah konkret untuk menelusuri dugaan aktivitas pengelolaan emas di Desa Kosubibi.
Aparat tidak cukup hanya menunggu laporan masyarakat. Penelusuran lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam informasi harus segera dilakukan.
Ambo dan Muhlis diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan peran mereka dalam aktivitas tersebut.
Aparat juga perlu menelusuri siapa pemilik modal, siapa pengendali kegiatan, dari mana material emas diperoleh, bagaimana proses penjualannya, dan ke mana aliran uang hasil pengelolaan tersebut disalurkan.
Jangan sampai kekayaan alam daerah menghasilkan keuntungan besar, sementara aspek legalitas dan pengawasannya justru menjadi pertanyaan.
Polda Maluku Utara juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara agar tidak muncul kesan adanya pembiaran atau perlakuan hukum yang berbeda terhadap pihak tertentu.
KLAIM Rp600 JUTA PER BULAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Klaim pendapatan sekitar Rp600 juta setiap bulan menjadi persoalan yang patut ditelusuri secara serius.
Sumber menyebutkan bahwa pengelolaan hasil emas tersebut dikaitkan dengan tujuan penyediaan fasilitas air bersih bagi masyarakat.
Namun, jika benar pendapatan sebesar itu diperoleh setiap bulan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan tersebut.
Berapa jumlah pemasukan sebenarnya? Siapa yang mengelola dana? Berapa yang dialokasikan untuk fasilitas air bersih? Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban?
Jangan sampai kepentingan masyarakat hanya menjadi alasan, sementara pengelolaan keuangan tidak memiliki transparansi yang dapat diperiksa.
DUGAAN LEGALITAS PERTAMBANGAN HARUS DIUNGKAP
Aktivitas pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia diatur melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025.
Ketentuan mengenai WPR dan IPR harus dipastikan sesuai status wilayah serta bentuk kegiatan pertambangannya.
Pasal 158 UU Minerba mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diwajibkan undang-undang.
Karena itu, aparat harus memastikan terlebih dahulu apakah kegiatan di Kosubibi memiliki dasar perizinan yang sah. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
SAAT DIKONFIRMASI, BELUM ADA KETERANGAN RESMI
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, media ini telah berupaya meminta klarifikasi terkait dugaan pengelolaan emas di Desa Kosubibi.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, media ini belum memperoleh keterangan resmi yang menjawab substansi dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ambo, Muhlis, Pemerintah Desa Kosubibi, Polda Maluku Utara, maupun Polres Halmahera Selatan.
PEMERINTAH DAERAH JANGAN LEPAS TANGAN
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi teknis terkait juga harus melakukan pemeriksaan lapangan.
Legalitas pertambangan, dampak lingkungan, keselamatan kerja, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Jangan sampai potensi kekayaan alam daerah hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan kejelasan mengenai manfaat dan pertanggungjawabannya.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN KAPOLDA MALUT DAN KAPOLRES HALSEL
Kini masyarakat menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan ini secara terang-benderang.
Polda Maluku Utara diminta tidak menutup mata. Polres Halmahera Selatan harus segera memastikan apakah dugaan aktivitas pengelolaan emas tersebut sesuai ketentuan hukum.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan bukti pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Kekayaan alam bukan milik pribadi atau segelintir kelompok. Masyarakat berhak mengetahui legalitas, pengelolaan, dan manfaatnya.
Pertanyaan besarnya sekarang: beranikah Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Selatan menelusuri dugaan pengelolaan emas di Desa Kosubibi hingga tuntas?
Hingga kini, dugaan keterlibatan Ambo dan Muhlis serta klaim pendapatan Rp600 juta per bulan belum terverifikasi secara independen dan tidak dapat dianggap sebagai fakta pelanggaran hukum.









