LABUHA, 11 November 2026 — Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyampaikan sorotan terkait ketidaksamaan penanganan dugaan kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kecamatan Mandioli Utara.
Berdasarkan informasi yang beredar bahwa, mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya terkait dugaan tersebut. Sementara itu, oknum P3K yang diduga terlibat dalam peristiwa yang sama belum dikenakan sanksi apa pun hingga saat ini.
“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun oknum P3K di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain Rusli, S.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harmain menegaskan, ketika yang terlibat adalah aparatur negara, maka persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi urusan pribadi.
“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” ungkapnya.
GPM meminta Pemerintah Daerah Halmahera Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan kejelasan status pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan. Jika proses pemeriksaan telah dilakukan, hasilnya wajib disampaikan secara terbuka. Jika belum, harus ada penjelasan yang transparan mengenai alasannya.
“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” tegas Harmain.
Penegakan disiplin terhadap P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mewajibkan instansi pemerintah menegakkan disiplin dan menjatuhkan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Tata cara penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan secara merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.
“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Harmain.










