PIHAK DIDUGA TERLIBAT, SATU DINONAKTIFKAN! GPM DESAK PEMDA HALSEL JANGAN TEBANG PILIH

- Penulis

Rabu, 11 November 2026 - 08:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua GPM HALSEL: HARMAIN RUSLI

i

Ketua GPM HALSEL: HARMAIN RUSLI

LABUHA, 11 November 2026 — Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyampaikan sorotan terkait ketidaksamaan penanganan dugaan kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kecamatan Mandioli Utara.

Berdasarkan informasi yang beredar bahwa, mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya terkait dugaan tersebut. Sementara itu, oknum P3K yang diduga terlibat dalam peristiwa yang sama belum dikenakan sanksi apa pun hingga saat ini.

“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun oknum P3K di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain Rusli, S.H.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Harmain menegaskan, ketika yang terlibat adalah aparatur negara, maka persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi urusan pribadi.

“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” ungkapnya.

GPM meminta Pemerintah Daerah Halmahera Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan kejelasan status pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan. Jika proses pemeriksaan telah dilakukan, hasilnya wajib disampaikan secara terbuka. Jika belum, harus ada penjelasan yang transparan mengenai alasannya.

“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” tegas Harmain.

Penegakan disiplin terhadap P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mewajibkan instansi pemerintah menegakkan disiplin dan menjatuhkan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Tata cara penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan secara merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Harmain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel trendhalsel.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tingkatkan Mutu Pendidikan, SLB Negeri Halmahera Selatan Gelar Bimtek Tata Kelola Satuan Pendidikan 2026
249 DESA JADI SOROTAN, GMNI HALSEL DESAK KEJARI PERIKSA KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT
SKANDAL DUGAAN PENGELOLAAN EMAS KOSUBIBI DISOROT! AMBO DAN MUHLIS DIMINTA DIPERIKSA, POLDA MALUT DAN POLRES HALSEL JANGAN TUTUP MATA!
IPMI Desak Pemkab Halsel Hadirkan Puskesmas Rawat Inap di Desa Indari, Kesehatan Masyarakat Harus Diprioritaskan!
IPMI Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan: Janji Janji Beroperasinya Kapal pada Februari 2026 Tak Sesuai Realisasi, Masyarakat Kec. Bacan Barat Dirugikan!
IPMI Desak Program KNMP, MBG, dan Transmigrasi Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal: Jangan Sampai Desa Hanya Jadi Lokasi Pembangunan
Matangkan Persiapan ASAS 2026, MTs Negeri 2 Halsel Tekankan Disiplin, Kerja Sama dan Pembiasaan Pagi
BADKO HMI MALUT Soroti Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih: Tenaga Kerja dan Sarjana Lokal Harus Diprioritaskan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 02:32 WIT

Tingkatkan Mutu Pendidikan, SLB Negeri Halmahera Selatan Gelar Bimtek Tata Kelola Satuan Pendidikan 2026

Senin, 16 November 2026 - 21:42 WIT

249 DESA JADI SOROTAN, GMNI HALSEL DESAK KEJARI PERIKSA KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT

Rabu, 11 November 2026 - 08:16 WIT

PIHAK DIDUGA TERLIBAT, SATU DINONAKTIFKAN! GPM DESAK PEMDA HALSEL JANGAN TEBANG PILIH

Rabu, 4 November 2026 - 01:17 WIT

SKANDAL DUGAAN PENGELOLAAN EMAS KOSUBIBI DISOROT! AMBO DAN MUHLIS DIMINTA DIPERIKSA, POLDA MALUT DAN POLRES HALSEL JANGAN TUTUP MATA!

Selasa, 3 November 2026 - 11:55 WIT

IPMI Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan: Janji Janji Beroperasinya Kapal pada Februari 2026 Tak Sesuai Realisasi, Masyarakat Kec. Bacan Barat Dirugikan!

Berita Terbaru