HALMAHERA SELATAN – Gelombang protes datang dari warga Desa Gonone, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat secara tegas mendesak Bupati Halmahera Selatan agar segera mencopot Sahmal Baharudin dari jabatannya sebagai Kepala Desa Gonone, menyusul dugaan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Desakan tersebut mencuat akibat dua persoalan utama yang dinilai sangat merugikan masyarakat, yakni tidak disalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga penerima manfaat serta ketidakhadiran kepala desa di kantor selama kurang lebih tiga bulan berturut-turut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun trendhalsel.com , Kepala Desa Gonone diduga melanggar ketentuan dan instruksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang mewajibkan kepala desa aktif berkantor serta memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, meski dana BLT disebut telah dicairkan, masyarakat mengaku hingga kini belum menerima hak mereka. Kondisi ini memicu kekecewaan dan kemarahan warga, terutama bagi keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“BLT itu sudah cair, tapi masyarakat tidak terima. Kepala desa juga jarang ada di kantor. Kami minta bupati segera copot,” ujar salah satu warga Desa Gonone yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai, ketidakhadiran kepala desa dalam waktu lama telah berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan administrasi serta lumpuhnya roda pemerintahan desa. Berbagai urusan masyarakat disebut terkatung-katung tanpa kejelasan.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Gonone mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa, khususnya dana BLT. Selain itu, warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Masyarakat menegaskan bahwa langkah tegas perlu segera diambil demi menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Gonone Sahman Baharudin belum berhasil dikonfirmasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh trendhalsel.com belum mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan.
Warga berharap Bupati Halmahera Selatan tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi kinerja secara serius, termasuk kemungkinan pemberhentian kepala desa, demi menjamin hak-hak masyarakat dan mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.
Sumber: Media retorikaaktual.com
