TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Program
tersebut mulai disosialisasikan kepada nelayan pada kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Jumat (6/2/2026).
Melalui skema KUR, pemerintah berharap nelayan memiliki akses permodalan yang lebih luas untuk mendukung kegiatan usaha perikanan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan hibah yang terbatas oleh kemampuan fiskal daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa pembiayaan KUR dirancang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing nelayan. Ia menjelaskan, skema cicilan telah diperhitungkan agar tidak memberatkan penerima manfaat.
“Untuk pinjaman Rp 35 juta, cicilan per bulan sekitar Rp 600 ribu. Pinjaman Rp 40 juta cicilannya sekitar Rp 700 ribu per bulan, sedangkan pinjaman Rp 50 juta cicilannya kurang lebih Rp 900 ribu per bulan,” jelas Gubernur.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan agar nelayan tidak memaksakan diri jika merasa belum mampu membayar cicilan. Pemerintah, kata dia, akan melakukan pengelompokan dan evaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi nelayan.
“Yang merasa mampu silakan lanjut. Tapi yang merasa belum mampu, jangan dipaksakan. Kita kelompokkan, kita pelajari penyebabnya, apakah karena biaya BBM, manajemen usaha, atau faktor lainnya,” tegasnya.
Selain mendorong pembiayaan melalui KUR, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan perubahan strategi dalam penyaluran bantuan sarana dan prasarana tangkap agar dapat menjangkau lebih banyak nelayan.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, menjelaskan bahwa perubahan pola bantuan armada laut dilakukan karena keterbatasan fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita semua tahu kondisi fiskal negara saat ini tidak baik-baik saja dan itu berimplikasi pada kemampuan belanja daerah. Sementara jumlah nelayan kita mencapai 30 sampai 40 ribu orang. Tidak mungkin dalam satu periode kepemimpinan lima tahun semua persoalan itu bisa diselesaikan sekaligus,” ujarnya saat diwawancarai.
Menurut Fauji, keterbatasan anggaran tersebut mendorong pemerintah untuk menyinergikan program bantuan dengan lembaga keuangan melalui skema KUR. Dengan pola ini, bantuan pemerintah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak nelayan.
“Ibu Gubernur berkeinginan memaksimalkan alokasi yang tersedia dengan disinergikan bersama lembaga keuangan seperti bank penyalur KUR. Ini sedikit membantu kemampuan anggaran daerah, sehingga sentuhan pemerintah bisa lebih luas,” jelasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, Pemprov Maluku Utara optimistis program KUR dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Penulis Rahmat Ikram
