HALMAHERA SELATAN — Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite melalui SPBN Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan. Sejumlah nelayan perorangan mengeluhkan pasokan BBM yang dinilai cepat habis, sementara kebutuhan bahan bakar untuk menunjang aktivitas melaut masih cukup tinggi.
Keluhan tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pola pembagian BBM kepada sejumlah kelompok serta dugaan adanya penyaluran sisa pasokan kepada pengecer.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, terdapat beberapa kelompok yang disebut menerima alokasi Pertalite dari SPBN Desa Baru. Di antaranya dua kelompok dari Desa Baru, satu kelompok dari Telaga Jaya, Kelompok Akebaru Mandiri Desa Jikotamo, kelompok koperasi, serta Kelompok Nelayan Tanjung Sambiki. Yg berada di sambiki
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masing-masing kelompok tersebut disebut mendapatkan alokasi sekitar 1 ton Pertalite.
Sementara itu, dari informasi yang beredar, terdapat sekitar 11 ton Pertalite yang disebut tersisa dan kemudian dibagikan atau disalurkan kepada pengecer.
Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan nelayan perorangan. Mereka mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM untuk kebutuhan nelayan serta bagaimana dasar penetapan penerima dan jumlah alokasi masing-masing.
Nelayan perorangan mengaku membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas mencari ikan. Mereka berharap distribusi BBM tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nelayan yang menjalankan aktivitas secara perorangan.
DUGAAN PERTALITE DIJUAL RP11 RIBU PER LITER
Selain persoalan distribusi, harga jual Pertalite juga menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan adanya dugaan Pertalite dijual kepada masyarakat dengan harga sekitar Rp11.000 per liter.
Harga tersebut dipersoalkan karena disebut berada di atas HET yang menjadi acuan harga jual BBM di wilayah tersebut.
Atas informasi itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Polres Halmahera Selatan didesak segera memeriksa Hi Darwis untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan penjualan Pertalite di atas HET.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui dari mana BBM tersebut diperoleh, berapa volume yang diterima, kepada siapa BBM disalurkan, serta berapa harga yang dibayarkan dan kemudian dijual kepada masyarakat.
Jika benar terdapat penjualan BBM bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan, maka masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
NELAYAN PERTANYAKAN PASOKAN CEPAT HABIS
Keluhan lain yang disampaikan nelayan adalah cepat habisnya pasokan Pertalite di SPBN Desa Baru.
Nelayan perorangan mempertanyakan mengapa pasokan BBM yang seharusnya membantu aktivitas masyarakat nelayan dapat habis dalam waktu relatif singkat.
Mereka meminta agar pihak berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi penyaluran BBM, mulai dari jumlah pasokan yang diterima SPBN, daftar kelompok penerima, volume yang diberikan kepada masing-masing kelompok, hingga jumlah BBM yang disalurkan kepada pengecer.
Menurut nelayan, keterbukaan data menjadi penting agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat.
INFORMASI SOAL JATAH KEPALA PERIKANAN JUGA DIMINTA DIKLARIFIKASI
Selain dugaan penjualan di atas HET, media ini juga memperoleh informasi mengenai dugaan adanya jatah BBM dari SPBN Desa Baru kepada Kepala Perikanan, Nurlia La Ibu.
Informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan maupun pengelola SPBN. Karena itu, diperlukan pengecekan terhadap data penyaluran untuk memastikan apakah informasi tersebut benar, dalam kapasitas apa BBM diberikan, serta apakah penyalurannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi BBM dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
POLRES HALSEL DIMINTA CEK DATA DAN HARGA JUAL
Desakan kepada Polres Halsel untuk memeriksa Hi Darwis bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan harga. Aparat juga diminta menelusuri seluruh rangkaian distribusi BBM agar persoalan tidak berhenti pada dugaan di tingkat pengecer.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada dokumen penerimaan BBM, jumlah stok, bukti penyaluran, daftar penerima, harga jual, hingga keterangan dari nelayan yang membeli BBM.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan tidak disalahgunakan.
Nelayan juga meminta agar pengawasan terhadap distribusi Pertalite di wilayah Obi diperketat. Mereka berharap tidak ada permainan harga maupun praktik penyaluran yang merugikan masyarakat kecil.
Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat meminta aparat mengambil tindakan sesuai aturan. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak terbukti, maka pihak yang disebut dalam pemberitaan dapat memberikan klarifikasi agar persoalan menjadi terang.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Hi Darwis, pengelola SPBN Desa Baru, serta pihak terkait lainnya mengenai dugaan penjualan Pertalite sekitar Rp11.000 per liter dan informasi mengenai mekanisme penyaluran BBM tersebut.
