TERNATE — Sekitar 30 massa yang tergabung dalam Institute Kata Rakyat Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (24/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD Kota Ternate menghentikan polemik internal dan kembali fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan publik yang dinilai belum terselesaikan.
Koordinator aksi, Ikhwanul Kiraam J Saleh, mengatakan DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya lebih banyak menyikapi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat daripada mempertontonkan polemik internal kelembagaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat sebagai representasi publik, wakil rakyat hanya sibuk dengan polemik dan kisruh internal kelembagaan tanpa mengedepankan aspek pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Ikhwanul dalam orasinya.
Menurut Ikhwanul, dalam beberapa bulan terakhir pada 2026, DPRD Kota Ternate dinilai lebih banyak terseret dalam persoalan internal.
Sementara itu, sejumlah persoalan mendasar di tengah masyarakat disebut belum mendapatkan pengawasan secara maksimal.
Ia menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, pengangguran, kebutuhan pangan hingga berbagai persoalan pelayanan publik yang menurutnya membutuhkan perhatian serius DPRD.
“Di tengah ekonomi yang sulit dan melemah, tingkat pengangguran terbuka tinggi, kebutuhan sandang pangan dan isi perut rakyat sedang lapar dan susah, wakil rakyat sibuk dengan pertengkaran internal, saling melapor ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
Massa juga meminta polemik yang melibatkan anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, dihentikan agar tidak mengganggu kinerja lembaga legislatif.
“Kami menuntut, kami meminta stop pertengkaran, stop polemik, stop saling melapor dan stop saling curhat,” tegas Ikhwanul.
Dalam aksi tersebut, massa sempat meminta bertemu langsung dengan Nurjaya. Namun, saat menerima aspirasi, massa ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Amin Subuh dan Jamian Kolongsusu.
Selain persoalan internal DPRD, Institute Kata Rakyat Maluku Utara turut menyoroti sejumlah persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius lembaga legislatif.
Salah satunya terkait pembaruan database desil warga tidak mampu. Massa mempertanyakan perubahan status desil masyarakat yang menurut mereka berpotensi membuat warga yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan sosial secara tepat sasaran.
“Masalah ini sangat krusial karena menyangkut hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di mana DPRD Kota Ternate ketika desil warga berubah dari desil 3 menjadi desil 10? Warga susah tidak mendapat jaminan sosial dan bantuan sosial,” kata Ikhwanul.
Massa meminta DPRD ikut mengawasi proses pembaruan dan validasi data warga tidak mampu agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Selain persoalan data kemiskinan, massa menyampaikan sejumlah isu lain yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kota Ternate.
Persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu sorotan. Massa mempertanyakan pengelolaan sampah yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar setiap tahun, sementara persoalan sampah dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh.
Massa juga meminta DPRD mengawasi penertiban parkir liar, optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, serta dugaan kebocoran pendapatan daerah.
Di sektor pertanian, massa menyoroti keterbatasan infrastruktur jalan tani dan irigasi yang masih dikeluhkan petani di wilayah perbukitan Kota Ternate.
Menurut massa, kondisi infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas dan produktivitas masyarakat di sektor pertanian.
Sementara terkait bahan bakar minyak (BBM), DPRD diminta memperkuat pengawasan distribusi.
Kelangkaan dan antrean panjang BBM dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk para sopir angkutan umum.
Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, membenarkan bahwa massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan yang berfokus pada persoalan-persoalan krusial di Kota Ternate.
Amin mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan massa menjadi bagian yang perlu terus dikawal dan disuarakan DPRD sesuai fungsi lembaga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Setelah menyampaikan orasi dan tuntutan, massa kemudian menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPRD Kota Ternate.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut DPRD terhadap berbagai persoalan publik yang disampaikan dalam aksi.
Aksi Institute Kata Rakyat Maluku Utara tersebut tidak hanya menyoroti polemik internal DPRD, tetapi juga membawa sejumlah agenda masyarakat, mulai dari persoalan data warga tidak mampu, pengelolaan sampah, parkir liar dan pendapatan daerah, infrastruktur pertanian hingga distribusi BBM.
Massa berharap tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti DPRD melalui fungsi pengawasan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
