Halmahera Selatan, trendhalsel.com– Seorang pasien bersalin bernama Wahyuni terpaksa dirujuk dari Polindes Desa Wayatim ke Puskesmas Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, melalui jalur darat menggunakan mobil jonder milik warga pada tanggal 26 Februari 2026 Kemarin. Proses rujukan dilakukan karena jalur laut tidak dapat dilalui akibat ombak tinggi dan angin kencang.
Peristiwa tersebut kembali menyoroti persoalan akses transportasi dan layanan kesehatan di wilayah pesisir Halmahera Selatan, khususnya saat kondisi cuaca buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rujukan dilakukan dari Desa Wayatim menuju Puskesmas Bibinoi karena fasilitas di polindes dinilai tidak memadai untuk menangani proses persalinan. Namun, karena cuaca ekstrem menghambat transportasi laut, keluarga dan warga setempat mengambil inisiatif membawa pasien melalui jalur darat menggunakan kendaraan pertanian jenis jonder.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairaat (STAIA) Labuha, Muhammad Kasim Faisal, meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat di wilayah terpencil.
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan di beberapa wilayah masih sangat terbatas, terutama ketika cuaca tidak mendukung. Pemerintah provinsi perlu membuka mata dan melihat secara langsung kebutuhan riil masyarakat, khususnya terkait fasilitas kesehatan dan akses transportasi rujukan,” ujar Kasim Faisal, Jumat (27/02/2026).
Ia menilai persoalan rujukan pasien melalui jalur darat dalam kondisi darurat bukanlah kejadian baru, melainkan telah terjadi berulang setiap tahun saat cuaca buruk melanda wilayah pesisir.
“Kondisi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama ketika ombak tinggi dan angin kencang menghambat akses laut. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun provinsi,” katanya.
Menurut Kasim, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan kesehatan di daerah kepulauan, termasuk penyediaan sarana transportasi darurat yang lebih memadai.
“Kami berharap ada langkah konkret, baik berupa penguatan fasilitas di polindes, penambahan ambulans darat yang sesuai medan, maupun skema transportasi alternatif ketika jalur laut tidak bisa digunakan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan akses layanan kesehatan tidak boleh terus berulang tanpa solusi jangka panjang dari pemerintah.
“Kami tidak ingin peristiwa seperti ini terus terjadi setiap tahun. Keselamatan ibu dan anak adalah prioritas utama. Pemerintah provinsi maupun kabupaten perlu duduk bersama mencari solusi permanen agar masyarakat di wilayah pesisir tidak lagi mempertaruhkan keselamatan hanya karena keterbatasan akses,” pungkas Muhammad Kasim Faisal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait peristiwa rujukan pasien tersebut.
Tim/red
