IPMB Desak Inspektorat Buka Terang Hasil Audit Dana Desa Busua, Ada Temuan Merugikan Negara

- Penulis

Selasa, 13 Januari 2026 - 06:32 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALMAHERA SELATAN — Senin, 12 Januari 2026. Ikatan Pelajar Mahasiswa Busua (IPMB) mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan agar segera menuntaskan dan membuka ke publik hasil audit Dana Desa Busua. Desakan ini muncul menyusul informasi adanya temuan serius, termasuk indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Desakan tersebut disampaikan menyusul pernyataan resmi Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, yang mengonfirmasi bahwa proses audit telah rampung dan menemukan sejumlah persoalan krusial.

“Hasil audit sudah ada. Ada temuan yang bersifat administrasi dan ada juga temuan yang bersifat merugikan negara. Itu sudah dibuat oleh tim audit. Tinggal diserahkan kepada saya untuk ditandatangani dan ditindaklanjuti,” ujar Ilham.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ilham menegaskan, apabila temuan tersebut terbukti, Inspektorat akan memberikan kesempatan selama 60 hari kepada pihak terkait untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, jika tidak ada itikad baik, sanksi hukum siap menanti.

“Jika kepala desa tidak memenuhi panggilan hingga tiga kali dan tidak menunjukkan itikad baik, Inspektorat akan secara otomatis merekomendasikan kasus ini ke Kejaksaan Negeri,” tegasnya.

Sementara itu, IPMB menilai langkah cepat dan transparan Inspektorat menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik. Mereka meminta agar hasil audit tidak berhenti di meja birokrasi, melainkan disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa Busua.

Baca Juga:  Keretakan Manajemen Sekolah di Desa Talimau, Siswa SMP Nurul Hasan Terancam Kehilangan Ruang Belajar, Warga Desak Pemkab Halsel Bertindak

Menurut IPMB, keterbukaan akan menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah desa lain agar pengelolaan dana publik berjalan akuntabel dan tidak membuka ruang penyimpangan.

Kasus ini kini menjadi sorotan masyarakat Busua dan Halmahera Selatan. Publik menanti ketegasan Inspektorat dalam menindaklanjuti hasil audit serta komitmen aparat penegak hukum bila rekomendasi pidana benar-benar dijalankan.

IPMB menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara dilakukan sesuai aturan.

Penulis: FANDI

Penulis : FANDI

Editor : Admin Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel trendhalsel.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Koalisi KP2R Hal-Sel Tagih Kepastian Hukum Penambang Rakyat, Pemerintah Diminta Segera Tetapkan WPR dan Terbitkan IPR
Kepsek SDN 84 Halsel Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Warga dengan Kayu dan Bambu, Korban: “Pelaku Sesumbar Tak Akan Ditahan karena Banyak Uang”
Keretakan Manajemen Sekolah di Desa Talimau, Siswa SMP Nurul Hasan Terancam Kehilangan Ruang Belajar, Warga Desak Pemkab Halsel Bertindak
PPDB Tak Kunjung Berjalan, SDN 241 Halsel Jadi Sorotan, Evaluasi Kepala Sekolah Didesak
Ketua GPM Halsel Soroti Dugaan Pengelolaan Dana BOS Afirmasi SDN 241 Halsel, Kepsek Disebut Belum Belanjakan Anggaran Rp42 Juta
Krisis Air Bersih Diduga Lumpuhkan Kehidupan Warga Desa Dowora, Masyarakat Desak Pemkab Halmahera Selatan Segera Bertindak
MATAMUDA 2026 Resmi Digelar, Madrasah Aliyah Alkhairaat Labuha Siapkan Generasi Berakhlak Mulia, Cerdas, Unggul, Madani, dan Moderat
MPLS 2026 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bacan: Selamat Datang Siswa-Siswi Hebat, Siap Menjadi Generasi Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlak Mulia
Berita ini 74 kali dibaca
RINGKASAN BERITA 1. Ikatan Pelajar Mahasiswa Busua (IPMB) mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera menuntaskan hasil audit Dana Desa Busua. 2. Inspektorat memastikan audit telah selesai dan menemukan temuan administrasi serta temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. 3. Hasil audit tinggal ditandatangani Kepala Inspektorat untuk kemudian ditindaklanjuti. Pihak terkait diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara jika terbukti. 4. Jika tidak ada itikad baik dan mangkir dari tiga kali panggilan, kasus akan direkomendasikan ke Kejaksaan Negeri. 5. IPMB menyatakan akan mengawal proses hingga ada transparansi dan kepastian hukum.

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 06:47 WIT

Koalisi KP2R Hal-Sel Tagih Kepastian Hukum Penambang Rakyat, Pemerintah Diminta Segera Tetapkan WPR dan Terbitkan IPR

Selasa, 28 Juli 2026 - 01:32 WIT

Kepsek SDN 84 Halsel Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Warga dengan Kayu dan Bambu, Korban: “Pelaku Sesumbar Tak Akan Ditahan karena Banyak Uang”

Selasa, 28 Juli 2026 - 01:14 WIT

Keretakan Manajemen Sekolah di Desa Talimau, Siswa SMP Nurul Hasan Terancam Kehilangan Ruang Belajar, Warga Desak Pemkab Halsel Bertindak

Senin, 20 Juli 2026 - 13:56 WIT

PPDB Tak Kunjung Berjalan, SDN 241 Halsel Jadi Sorotan, Evaluasi Kepala Sekolah Didesak

Senin, 20 Juli 2026 - 06:12 WIT

Ketua GPM Halsel Soroti Dugaan Pengelolaan Dana BOS Afirmasi SDN 241 Halsel, Kepsek Disebut Belum Belanjakan Anggaran Rp42 Juta

Berita Terbaru