Halmahera Selatan — Aliansi Revolusi Agromaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), serta Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara secara terbuka menyampaikan hasil pertemuan resmi mereka dengan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan kepada seluruh masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Halmahera Selatan, mulai pukul 11.00 hingga 14.30 WIT. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai mendesak dan bersifat darurat, khususnya terkait lumpuhnya akses dan layanan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
Aliansi menilai, salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah tidak terjangkaunya rute Kapal Venecia ke sejumlah pelabuhan di wilayah Obi, Loleo Jaya, dan Indari, sehingga berdampak serius pada kehidupan masyarakat kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut aliansi, kondisi ini tidak bisa lagi ditangani secara lambat dan birokratis. Bermasalahnya transportasi laut telah menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan. Situasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan visi pembangunan daerah berbasis agromaritim yang selama ini digaungkan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan.
Ketua Umum IPMI, Sahrul Rajaloa, menegaskan bahwa keterlambatan penanganan sama dengan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung di wilayah pesisir.
“Masalah transportasi laut ini tidak boleh lagi ditunda. Setiap hari keterlambatan adalah kerugian nyata bagi rakyat. Pemerintah daerah harus bertindak cepat dan tegas, karena yang dipertaruhkan adalah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan,” tegas Sahrul.
Sementara itu, Ketua Umum GPPML, Muhammad Yusuf, menilai lambannya respons pemerintah sebagai cerminan lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat pesisir.
“Pelabuhan Loleo Jaya tidak membutuhkan kajian berlarut-larut. Masalahnya sudah jelas dan dirasakan berbulan-bulan. Yang dibutuhkan adalah keputusan cepat dan tindakan nyata, bukan wacana yang terus diulang,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Selatan menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti persoalan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Loleo Jaya, dan Indari. Namun, Aliansi Revolusi Agromaritim menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam langkah konkret, terukur, dan memiliki tenggat waktu yang jelas, agar tidak kembali menjadi janji tanpa realisasi.
Ketua Umum GPMO Maluku Utara, Rahman Udin, menegaskan bahwa aliansi tidak akan mentolerir pola penanganan yang lamban.
“Kami menuntut penanganan yang cepat dan nyata. Pemerintah daerah harus berani menetapkan target waktu dan membuka prosesnya ke publik. Jika penanganan kembali berlarut-larut, maka ini merupakan kegagalan dalam menjalankan mandat rakyat,” tegasnya.
Rahman juga menambahkan bahwa Aliansi Revolusi Agromaritim akan terus melakukan pengawalan dan siap mengambil langkah yang lebih tegas apabila tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
“Akses transportasi laut adalah hak dasar rakyat. Tanpa adanya tekanan pun seharusnya pemerintah daerah sudah wajib menyelesaikan masalah ini. Namun jika ritme kerja tetap lambat, kami akan meningkatkan tekanan demi memastikan hak masyarakat benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
Aliansi Revolusi Agromaritim turut mengajak seluruh elemen masyarakat Halmahera Selatan untuk bersama-sama mengawasi dan mendesak pemerintah daerah, agar segera merealisasikan penanganan transportasi laut sebagai fondasi utama pembangunan agromaritim yang adil, cepat, dan berkelanjutan.
Tim/red
