LABUHA – Wartawan dan Komunitas Penulis (Warkop) Kebupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menggelar kelas jurnalistik bertajuk “Membaca Postur Tubuh APBD”.
Kegiatan ini berlangsung di warung Kedai Katu, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Senin (16/3/2026). Kegiatan diikuti puluhan jurnalis, mahasiswa, aktivis, dan sejumlah pimpinan OKP.
Dalam kelas juranlistik tersebut, anggota DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru bertindak sebagai pemateri. Pada kesempatan itu, Rustam menerangkan cara membaca postur tubuh APBD dengan tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena menurut dia, pemahaman terhadap dokumen anggaran daerah sangat penting, terutama bagi jurnalis yang memiliki peran menyampaikan informasi kepada publik.
“Saya lihat ada beberapa media yang pernah memuat berita bahwa APBD Halsel 2026 itu naik. Setelah saya cek, ternyata ada kekeliriuan, karena tahun ini nilai APBD kita turun setelah dana transfer dari pusat dipangkas,” tuturnya.
Rustam pun menjelaskan bahwa APBD merupakan dokumen yang memuat rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Ada beberapa komponen utama dalam APBD, di antaranya pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran yang termuat dalam APBD sendiri, bersumber dari PAD, transfer pusat ke daerah atau TKD, serta lain-lain pendapatan yang sah. Untuk PAD, didalamnya pajak dan retribusi. Sedangkan TKD, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Rustam juga menyatakan, penyusunan anggaran dalam APBD, tidak boleh mengalami surplus berlebihan, dan defisit berlebihan. Hal ini dilakukan agar fiskal daerah tetap dalam kondisi sehat.
“Jadi memahami APBD tidak sekadar menjumlahkan angka-angka dalam dokumen. Harus dilihat juga fungsi serta sumber dari setiap komponen yang membentuk postur anggaran daerah,” jelasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Halsel itu juga membuat simulasi penyusunan APBD. Dalam sumulasi itu, Rustam menegaskan belanja operasional baiknya tidak boleh jauh lebih besar dari belanja modal.
“Belanja operasional kan membiayai kegiatan pemerintahan, termasuk membiayai gaji pegawai juga. Kalau belanja modal, di dalamnya kegiatan fisik. Untuk menjalankan program pembangunan, maka belanja modal tidak boleh jauh lebih kecil dari belanja operasional. Karena di situ, ada perputaran ekonomi juga, ada lapangan kerja juga,” papar Rustam.
Ia juga mengungkapkan, masih banyak pihak yang keliru menafsirkan struktur APBD. Bahkan, ada yang menjumlahkan pendapatan daerah, transfer pusat ke daerah, dan pembiayaan secara sederhana tanpa memahami fungsi masing-masing komponen tersebut.
Padahal, lanjut Rustam, pendekatan analisis anggaran harus dilakukan dengan melihat hubungan antarkomponen dalam APBD. Dengan cara tersebut, arah kebijakan keuangan pemerintah daerah dan prioritas pembangunan yang direncanakan, dapat dipahami dengan baik.
“Jadi teman-teman jurnalis juga harus melihat hubungan beberapa komponen itu. Sehingga ketika menulis tentang anggaran, itu tepat. Dan ini adalah tugas kita bersama mengawal arah pembangunan daerah yang anggarannya tertuang dalam APBD,” pungkas Rustam.
