Halmahera Tengah – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Halmahera Tengah kian memprihatinkan dan berdampak luas, khususnya terhadap para pekerja. Ketua DPC FSPIM-KPBI Halmahera Tengah, Sahrudin Abdu, secara tegas mendesak pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera mengambil langkah cepat dan konkret.
Menurut Sahrudin, kelangkaan BBM saat ini sangat memengaruhi pendapatan pekerja buruh, terutama mereka yang bekerja di kawasan industri.
“Krisis BBM ini sangat berdampak terhadap pekerja buruh, khususnya pekerja Indonesia di Halmahera Tengah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, dampak paling terasa dialami oleh karyawan di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Dengan aturan perusahaan yang cukup ketat, para pekerja menghadapi dilema besar akibat sulitnya memperoleh BBM untuk kebutuhan transportasi menuju tempat kerja.
“Karyawan dihadapkan pada aturan disiplin yang ketat, sementara di sisi lain BBM untuk transportasi sangat sulit didapat. Ini situasi yang sangat memberatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahrudin meminta pemerintah daerah dan provinsi agar segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan kondisi ekonomi para pekerja.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dan cepat, demi nasib para pekerja buruh di PT IWIP dan masyarakat Halmahera Tengah pada umumnya,” tambahnya.
Tak hanya itu, pengurus DPC bersama pengurus PUK PT IWIP juga mengimbau pihak manajemen perusahaan agar menunjukkan sikap bijak dalam menghadapi situasi krisis ini. Mereka meminta adanya toleransi terhadap karyawan yang mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dapat masuk kerja akibat kelangkaan BBM.
“Kami juga meminta kepada manajemen PT IWIP untuk dapat bekerja sama dan memberikan kebijakan toleransi bagi karyawan, mengingat kondisi saat ini memang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
Krisis BBM ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, karena tidak hanya berdampak pada aktivitas industri, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di Halmahera Tengah jika tidak segera ditangani.
Tim/red
