TERNATE – Memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day yang jatuh pada hari ini, sejumlah massa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di Kota Ternate, rute yang mereka datangi yakni kantor kediaman Gubernur Maluku Utara, dan kantor walikota Ternate. Jumat 1/5/2026
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan buruh dan akses pendidikan di Maluku Utara. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yasir Ashari, menegaskan bahwa momentum May Day kali ini bukanlah sekadar seremonial belaka. Sebaliknya, aksi ini merupakan gerakan perlawanan untuk menyuarakan 14 tuntutan rakyat, khususnya dari kalangan kelas pekerja.
“Ini bukan seremonial mengampanyekan kemenangan buruh, tetapi tentang perlawanan dan menuntut apa yang menjadi hak rakyat, khususnya kelas pekerja,” tegas Yasir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masifnya industri pertambangan di Provinsi Maluku Utara telah mengubah tatanan sosial, di mana banyak pelajar dan petani yang kini beralih profesi menjadi buruh. Namun, perubahan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.
Dua poin utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah desakan kenaikan upah buruh serta perwujudan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
FPUD menilai, selama ini terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil kerja kelas buruh yang berdampak pada sulitnya akses ke jenjang perguruan tinggi.
“Hasil kerja kelas buruh itu dibagi menjadi dua, termasuk untuk biaya kami yang melanjutkan perguruan tinggi. Kami melihat adanya pengisapan dan akumulasi terhadap nilai kerja ini,” ujar salah satu orator aksi.
Selain masalah upah, massa aksi juga mengkritik kebijakan pemerintah daerah, baik di tingkat Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi. Mereka menilai rezim kepemimpinan saat ini masih melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan buruh.
Meskipun pada aksi tersebut massa tidak berhasil menemui pejabat terkait karena bertepatan dengan hari libur, Yasir memastikan bahwa tuntutan mereka harus tetap menjadi perhatian publik melalui media.
“Harapannya, meski tidak bertemu instansi terkait karena hari libur, tuntutan ini terpublikasi di media. Ke depannya kami akan membangun konsolidasi yang lebih besar untuk menuntut apa yang menjadi hak kami,” pungkasnya.
Dalam aksi ini, Front Perjuangan Untuk Demokrasi (FPUD) Menegaskan empat belas point tuntutan yakni:
1. Hentikan Kriminalisasi Gerakan Buruh
2. Desak Pemkot Ternate untuk sediakan ambulance laut di Batang Dua, Hiri dan Moti
3. Hentikan perampasan ruang hidup petani dan nelayan
4. Bangun industrialisasi (Pabrik) nasional, serta nasionalisme industri dibawah kontrol buruh
5. Upah Layak Nasional untuk Kesejahteran Buruh
6 Wujudkan Reforma Agararia
7. Stop Kriminalisasi Buruh Tani
8. Berikan Kesejahteraan kepada Seluruh Tenaga Guru di Indonesi
9. Tolak Program MBG
10. Lawan Liberalisasi Pendidikan dan Skema Perdagangan Tenagakerja
11. Naikkan Upah Buruh, dan Wujudkan Pendidikan Gratis Ilmiah dan Demokratis
12. Tolak Reklamasi di Maluku Utara
13. Selesaikan Masalah Air Bersik di Kota Ternate
14. Aktifkan Kembali Pasar Sasa
Penulis: Muhajrin
