KRISIS PELAYANAN KESEHATAN DI RS PRATAMA BISUI: WARGA DESAK PEMDA BERTINDAK TEGAS

- Penulis

Sabtu, 21 Maret 2026 - 12:19 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halmahera Selatan, 21 Maret 2026 — Masyarakat Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, kembali meluapkan kekecewaan mendalam terhadap buruknya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama (RS Pratama) Bisui. Kondisi ini dinilai sudah berada pada tahap darurat dan membahayakan keselamatan warga.
Keluhan warga bukan tanpa alasan.

Mereka menyoroti tindakan medis yang dianggap tidak efektif, pelayanan yang lambat, hingga minimnya fasilitas dasar seperti ketersediaan oksigen yang seharusnya menjadi kebutuhan utama dalam penanganan pasien kritis.

“Saya dan banyak warga sudah tidak tahan lagi. Kalau sakit parah, kami terpaksa ke Labuha bahkan keluar pulau. Di sini, pelayanan seperti tidak serius. Oksigen saja tidak tersedia. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

RS Pratama Bisui yang terletak di Jalan Poros Bisui selama beberapa tahun terakhir memang kerap menjadi sorotan. Namun, kondisi terbaru disebut lebih mengkhawatirkan. Warga menilai, rumah sakit yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan justru tidak mampu memenuhi standar dasar.

Kekurangan fasilitas medis menjadi persoalan utama. Pasien dengan gangguan pernapasan sering kali tidak mendapat penanganan maksimal akibat ketiadaan tabung oksigen. Selain itu, proses pelayanan dinilai berbelit, tenaga medis kurang responsif, serta tidak selalu tersedia dokter saat dibutuhkan.

Tokoh masyarakat setempat menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut profesionalisme dan tanggung jawab tenaga kesehatan.

“Kami minta pemerintah daerah tegas. Jangan hanya sosialisasi tanpa tindakan nyata. Pengawasan harus diperketat. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.

Masalah di RS Pratama Bisui sebenarnya telah berulang kali dilaporkan. Pada tahun 2024 hingga 2025, berbagai temuan mencuat, mulai dari keterbatasan alat medis, kondisi bangunan yang tidak terawat, hingga dugaan rendahnya disiplin petugas.

Baca Juga:  Polemik Kantor Desa Tawabi: Kades Bandingkan Rumah Pribadi dengan Masjid, Pemda Diminta Bertindak

Ironisnya, meskipun telah dilakukan beberapa kali monitoring oleh pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, warga menilai belum ada perubahan signifikan. Transparansi penggunaan anggaran pun menjadi sorotan, karena dianggap tidak jelas dan tidak berdampak langsung pada peningkatan layanan.

Direktur RS Pratama Bisui, dr. Elisabeth Bernadate, sebelumnya menyebut keterbatasan anggaran sebagai kendala utama. Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima masyarakat. Warga menilai, masalah utama bukan hanya dana, tetapi juga manajemen dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang layak.

Sebagai bentuk keseriusan, Kepala Desa Bisui bersama tokoh masyarakat berencana menggelar audiensi langsung dengan Bupati Halmahera Selatan dalam waktu dekat. Mereka berharap ada langkah konkret, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit.

“Kalau tidak ada tindakan tegas, ini sama saja membiarkan masyarakat dalam risiko. Rumah sakit seharusnya menyelamatkan, bukan justru membahayakan,” ujar salah satu warga.

Kasus ini kembali menjadi cerminan masih lemahnya akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan dengan solusi nyata demi memastikan setiap warga mendapatkan hak dasar atas layanan kesehatan yang aman, layak, dan manusiawi.

Tim/red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel trendhalsel.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kades Ilegal, Dana Desa Tidak Sah: Bom Waktu Korupsi di Depan Mata
Event Balap di Jalan Utama Halsel Tuai Sorotan, Warga Keluhkan Akses Ditutup dan Karcis Masuk
Dirut PDAM Halsel Klarifikasi Tagihan Air Rp967 Ribu, Akui Dipicu Kebocoran Instalasi Pelanggan
WERLINA TOTONONU Maju sebagai Calon Kepala Desa Bobo, Bawa Semangat Perubahan dan Harapan Baru untuk Masyarakat
Ketua GPM Halsel Desak Dirut PDAM Evaluasi Pegawai Terkait Dugaan Tarif Air Tidak Wajar
Warga Dusun Sungira Komplen Tarif Air Capai Rp967 Ribu, Pertanyakan Sistem Penagihan PDAM
Ketua GPM Harmain Rusli Desak Polres Halsel Segera Gelar Perkara Dugaan Perusakan 400 Pohon Cengkeh Milik Warga
Di Bawah Cahaya Redup, Kepastian Itu Seakan Mati Perlahan: Jejak Identitas dan Akreditasi SD Negeri 173 Halmahera Selatan yang Tak Kunjung Kembali
Berita ini 228 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:54 WIT

Kades Ilegal, Dana Desa Tidak Sah: Bom Waktu Korupsi di Depan Mata

Sabtu, 16 Mei 2026 - 07:27 WIT

Event Balap di Jalan Utama Halsel Tuai Sorotan, Warga Keluhkan Akses Ditutup dan Karcis Masuk

Kamis, 14 Mei 2026 - 11:09 WIT

Dirut PDAM Halsel Klarifikasi Tagihan Air Rp967 Ribu, Akui Dipicu Kebocoran Instalasi Pelanggan

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:32 WIT

WERLINA TOTONONU Maju sebagai Calon Kepala Desa Bobo, Bawa Semangat Perubahan dan Harapan Baru untuk Masyarakat

Kamis, 14 Mei 2026 - 06:02 WIT

Ketua GPM Halsel Desak Dirut PDAM Evaluasi Pegawai Terkait Dugaan Tarif Air Tidak Wajar

Berita Terbaru

Kepulauan Tidore

KKSD UMMU Kelompok 3 Bahas Program Pengabdian Bersama Pemdes Tului

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:59 WIT

Halmahera Selatan

Kades Ilegal, Dana Desa Tidak Sah: Bom Waktu Korupsi di Depan Mata

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:54 WIT