HALMAHERA SELATAN — Kepala Desa Gonone, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, tengah menjadi sorotan publik setelah namanya viral di berbagai platform media sosial dan grup WhatsApp warga. Polemik ini mencuat menyusul pemberitaan dari salah satu media daring, retorikaaktual.com, yang menurunkan dua laporan berjudul “Anggaran Dana Desa Gonone 2024–2025 Diduga Fiktif, Warga Desak Inspektorat Turun Audit” dan “BLT Dana Desa Belum Dibagikan, Warga Gonone Minta Bupati Halsel Evaluasi Kades”.
Dua pemberitaan tersebut dengan cepat menyedot perhatian warganet. Beragam komentar muncul, mulai dari tuntutan transparansi pengelolaan Dana Desa hingga desakan agar pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dinilai berulang terjadi di sejumlah desa.
Sejumlah netizen menilai persoalan di Desa Gonone seharusnya menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Mereka menyoroti bahwa bukan hanya satu desa yang diduga bermasalah, namun banyak desa lain yang dinilai luput dari pengawasan ketat pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak desa bermasalah, tapi jarang ditindak. Jangan tunggu viral dulu baru disikapi,” tulis salah satu akun di kolom komentar media sosial.
Tak sedikit pula warga yang mendorong Inspektorat Daerah agar segera turun melakukan audit secara terbuka dan profesional. Menurut mereka, audit yang dilakukan secara objektif dan hasilnya dipublikasikan ke publik justru akan mengakhiri spekulasi serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Kalau memang tidak ada masalah, audit saja dan umumkan hasilnya. Biar jelas, tidak ada prasangka,” komentar warganet lainnya.
Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan yang lebih kritis terhadap struktur pemerintahan. Beberapa netizen menilai polemik ini tidak semata-mata harus dibebankan kepada kepala desa. Mereka menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan dari pemerintah di atasnya.
“Jangan cuma salahkan kades. Kades itu punya atasan. Sekali-sekali beritakan juga kalau bupati lemah dalam mengontrol desa-desa,” tulis seorang pengguna media sosial.
Polemik ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Gonone maupun pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait tudingan yang beredar.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Inspektorat dan pemerintah daerah, apakah akan melakukan audit serta evaluasi menyeluruh, atau membiarkan polemik ini terus berkembang di ruang publik. Kasus Desa Gonone dinilai bisa menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Tim/red
