Oleh: Isran Sangaji
Sejarah pendidikan kita tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai Hegemoni. Gramsci menjelaskan bahwa penguasa tidak hanya memimpin melalui kekerasan, tetapi melalui “konsensus” yang diciptakan di lembaga pendidikan. Era Orde Baru adalah manifestasi nyata dari hal ini. Lewat program NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan), penguasa melakukan domestikasi terhadap nalar kritis.
Pendidikan diarahkan untuk menjadi alat legitimasi kekuasaan. Mahasiswa, yang seharusnya menjadi agen perubahan, dipaksa masuk ke dalam ruang kuliah yang steril dari isu sosial. Inilah yang menyebabkan lahirnya “intelektual tukang” mereka yang cerdas secara teknis untuk melayani para pemodal, namun buta secara sosial terhadap penindasan di sekitarnya. Pendidikan kita telah gagal membentuk “Intelektual Organik” yang mampu menyuarakan jeritan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika kita memasuki era pascareformasi, janji akan demokratisasi pendidikan justru terjebak dalam lubang hitam neoliberalisme. Kebijakan otonomi pendidikan yang Anda sebutkan, jika dibedah dengan kacamata Ivan Illich dalam bukunya “Deschooling Society”, menunjukkan bahwa sekolah telah menjadi institusi yang memonopoli kebenaran dan kesejahteraan.
Illich berpendapat bahwa sekolah modern sering kali lebih mementingkan “sertifikasi” daripada “substansi”. Di Indonesia, ini berwujud pada komersialisasi. Pendidikan menjadi barang mewah. Hak warga negara untuk cerdas digantikan oleh transaksi jual beli jasa. Teori Human Capital (Modal Manusia) yang diagungkan pemerintah sering kali salah kaprah; manusia hanya dipandang sebagai investasi ekonomi (SDM), bukan sebagai manusia utuh yang memiliki martabat dan jiwa.
Ironi pendidikan kita hari ini juga bisa dilihat melalui teori Simulakrum dari Jean Baudrillard. Kita terjebak dalam citra. Pemerintah membanggakan angka-angka statistik, jumlah lulusan, dan peringkat universitas, namun mengabaikan realitas sekolah yang atapnya roboh di pelosok negeri.
Kita menciptakan realitas semu di mana “prestasi” dikejar melalui jalur-jalur instan dan elitis, sementara basis karakter bangsa keropos. Peringkat akademik kita yang rendah di level internasional (seperti skor PISA) adalah bukti bahwa kita hanya sibuk memoles permukaan, sementara pondasi berpikir logis dan kritis siswa tidak pernah dibangun dengan serius karena kurikulum yang terlalu politis dan berganti-ganti demi proyek.
Jika kita berkaca pada Tan Malaka dalam “Madilog”, beliau menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membebaskan pikiran dari logika mistik dan ketundukan. Para pendiri bangsa kita adalah para pembaca buku yang rakus. Mereka memahami bahwa kemerdekaan hanya bisa dipertahankan oleh rakyat yang berpengetahuan.
Namun, saat ini kita melihat paradoks yang menyedihkan. Para pemimpin kita justru menjadi “diktator ekonomi” yang merobek kekayaan alam demi kepentingan kroni, membiarkan ketimpangan ekonomi melebar. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat “Social Escalator” (tangga sosial) bagi rakyat kecil, kini justru menjadi tembok tinggi yang memisahkan si kaya dan si miskin. Ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apa yang harus kita perbuat? Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam teater kebobrokan ini. Mengurai benang kusut pendidikan memerlukan langkah-langkah radikal (kembali ke akar). Bukan membawa politik praktis ke kampus, melainkan mengembalikan kesadaran politik siswa bahwa pendidikan adalah alat perjuangan keadilan. Menghidupkan kembali budaya membaca sejarah. Tanpa sejarah, kita adalah bangsa penderita amnesia yang mudah dibohongi oleh retorika elit.
Sebagaimana diajarkan Paulo Freire, harus ada kesatuan antara teori dan aksi. Generasi saat ini harus turun ke masyarakat, melihat problematika sosial secara langsung, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai solusi bagi ketimpangan ekonomi, bukan sekadar alat mencari gaji.
Pendidikan Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi santapan para diktator maupun komoditas pasar global. Kita butuh pendidikan yang “memanusiakan manusia”, bukan pendidikan yang mencetak “robot” pekerja murah. Jika politik pendidikan di tingkat atas sudah rusak, maka gerakan harus dimulai dari bawah dari setiap individu yang berani membuka buku, berani bertanya, dan berani melawan pembungkaman.
Hanya dengan keberanian dan kejujuran, sebagaimana yang dimiliki para pendiri republik ini, kita bisa menarik ujung benang kusut itu dan merajut kembali kain peradaban bangsa yang bermartabat, mandiri, dan berdaulat.
