Ternate – Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (FISIP UMMU) Cabang Ternate menggelar aksi refleksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (1/6/2026).
Aksi tersebut merupakan bagian dari program kerja Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat FISIP UMMU sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan sosial, lingkungan, dan penegakan hukum yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate.
Dalam aksi tersebut, massa mengusung tema “Maluku Utara Darurat Keadilan”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang dianggap penting untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai semakin masif membuka kawasan hutan di berbagai wilayah Maluku Utara. Massa aksi menilai eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Selain persoalan lingkungan, massa juga menyoroti sejumlah kasus hukum yang hingga kini belum menemukan titik terang, termasuk kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur.
Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap aktor intelektual maupun pelaku yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sofyan Selang, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara, memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
_“Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan,” tegas Sofyan di hadapan massa aksi._
Menurutnya, semangat Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum untuk memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan Kantor Wali Kota Ternate, HMI FISIP UMMU menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
- Mengungkap aktor pelaku kasus pembegalan payudara di Kota Ternate.
- Mengurangi tenaga kerja asing dan meningkatkan kualitas serta kesempatan kerja bagi buruh lokal di Maluku Utara.
- Mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah di Maluku Utara.
- Mengevaluasi Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie Ternate.
- Mengungkap pelaku dan aktor intelektual kasus pembunuhan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
- Mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menghadirkan solusi bagi para pedagang Pasar Gamalama.
- Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis lingkungan.
Aksi berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap berbagai tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan seremonial peringatan Hari Lahir Pancasila, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak terkait demi terwujudnya keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Penulis : Rahmat Ikram
