MALUKU UTARA – Hasil investigasi terhadap jalur distribusi logistik di Provinsi Maluku Utara mengungkap dugaan kuat bahwa Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), menjadi salah satu pintu masuk utama peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Rokok-rokok tersebut kini dilaporkan membanjiri pasar di wilayah Halmahera secara luas. (21/12/2025)
Praktik ini tidak hanya merusak peta persaingan usaha yang sehat, tetapi juga secara langsung merampok potensi penerimaan kas negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam skala masif.
Berdasarkan data teknis peredaran rokok ilegal yang berhasil dihimpun, potensi kerugian negara dapat dikalkulasikan secara matematis melalui struktur tarif cukai yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika satu kontainer ukuran 20 kaki memuat 284 karton dengan isi 800 bungkus per karton, maka total muatan mencapai 227.200 bungkus rokok.
Berikut rincian potensi kehilangan pendapatan negara per satu kontainer:
• Pita Cukai SKM (20 Batang) senilai Rp29.700/bungkus: Potensi kerugian mencapai Rp6.747.840.000 (Rp6,7 Miliar) per kontainer.
• Pita Cukai SKM (10 Batang) senilai Rp14.850/bungkus: Kerugian mencapai Rp3.373.920.000 (Rp3,3 Miliar) per kontainer.
• Pita Cukai SKT (12 Batang) senilai Rp10.325/bungkus: Kerugian mencapai Rp2.345.840.000 (Rp2,3 Miliar) per kontainer.
Angka ini merupakan perhitungan untuk satu kontainer saja. Mengingat peredaran mencakup daerah penjualan Halmahera secara keseluruhan, akumulasi kerugian dipastikan menembus angka yang sangat fantastis.
Menanggapi fenomena ini, salah satu pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya menilai bahwa masifnya peredaran merek-merek seperti Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, hingga Smith adalah bukti lemahnya lini pengawasan.
“Masuknya barang dalam volume kontainer lewat pelabuhan resmi seperti Tobelo menunjukkan adanya lubang besar dalam sistem pengawasan kita. Ini bukan lagi sekadar pedagang kecil yang mencoba peruntungan, tapi sudah mengarah pada sindikasi yang rapi. Jika aparat tidak segera memutus jalur logistiknya, negara bukan hanya rugi secara finansial, tapi wibawa hukum kita sedang dipertaruhkan di depan mafia rokok ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika aliran rokok ilegal ini tidak dibendung, dampaknya akan merembet pada dana bagi hasil cukai yang seharusnya diterima daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan di Maluku Utara.
(Tim/Red)
