TERNATE — Aliansi Mei Bergerak (AMB) menggelar aksi unjuk rasa di pasar Barito dan depan kantor walikota Kota Ternate, Senin (4/5/2026), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.
Aksi yang melibatkan gabungan organisasi mahasiswa dan OKP itu menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari kebijakan penataan pasar, isu buruh, hingga kebijakan pendidikan nasional.
Koordinator aksi, Asrul M. Jen Duso, mengatakan mereka menemukan sejumlah persoalan dalam kebijakan penataan pasar di Kota Ternate.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, berdasarkan hasil investigasi dan pendampingan AMB terhadap pedagang di Pasar Barito dan Pasar Inpres, terdapat kebijakan relokasi yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Relokasi pedagang, khususnya mama-mama penjual di pondok, justru diarahkan ke kawasan pemukiman di Lelilef. Ini tidak sesuai dengan kebutuhan aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.
Selain itu, AMB juga menyoroti minimnya sosialisasi pemerintah terkait kebijakan tersebut yang merujuk pada Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang larangan berjualan dan parkir di badan jalan.
AMB menilai, pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang layak sebelum relokasi dilakukan, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang.
Mereka juga mendorong adanya klasifikasi jenis dagangan agar penataan pasar lebih tertib dan memudahkan pembeli.
Masalah pengelolaan sampah di pasar turut menjadi sorotan. Meski pedagang telah membayar retribusi kebersihan sebesar Rp3.000, kondisi sampah di area pasar dinilai masih memprihatinkan.
“Kami mendesak dinas terkait untuk segera merelokasi tempat pembuangan sementara yang berada di tengah pasar,” tegasnya.
Dalam momentum Hari Buruh, AMB juga mengangkat isu nasional terkait perlindungan tenaga kerja. Mereka mendesak perusahaan untuk memprioritaskan penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta memperkuat peran serikat buruh.
Sementara pada isu pendidikan, AMB mengkritisi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi mengurangi alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
Mereka menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program beasiswa maupun pembiayaan sekolah swasta.
Selain itu, AMB juga menyoroti keterlibatan aparat TNI/Polri dalam program tersebut yang dinilai tidak relevan dengan sektor pendidikan.
(Ajin)
