TERNATE — Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Jumat (8/5/2026) malam, dibubarkan aparat TNI. Pembubaran tersebut menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.
Kegiatan yang digelar AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu awalnya direncanakan berlangsung dalam bentuk pemutaran film dan diskusi terkait isu lingkungan serta persoalan sosial.
Berdasarkan keterangan panitia, upaya pembubaran sudah mulai terlihat sejak tahap persiapan kegiatan. Sekitar pukul 19.30 WIT, sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi kemudian memanas sekitar pukul 21.00 WIT ketika aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta kegiatan dihentikan. Meski demikian, panitia tetap melanjutkan agenda dan mulai memutar film karya Watchdoc tersebut sekitar pukul 21.30 WIT. Kegiatan itu dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, serta anggota AJI Ternate dan SIEJ.
Tidak lama setelah pemutaran dimulai, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi bersama sejumlah personel kembali mendatangi lokasi dan meminta film dihentikan.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, bersama Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, kemudian diminta berkoordinasi dengan aparat.
Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi mengangkat isu lingkungan yang relevan dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera. Namun aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan isi film dan poster kegiatan dinilai sensitif serta berpotensi memicu konflik di masyarakat.
Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama terkait kegiatan tersebut.
Setelah negosiasi berlangsung cukup panjang, aparat akhirnya meminta pemutaran film dihentikan dan hanya mengizinkan kegiatan dilanjutkan dalam bentuk diskusi.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat yang dinilai mengintervensi ruang sipil dan kebebasan berekspresi warga.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” ujar Yunita.
Ia juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk pendokumentasian panitia dan peserta, yang menurutnya menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis.
“Cara-cara seperti ini mengingatkan pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan mengintervensi kegiatan sipil dan ruang diskusi publik,” katanya.
AJI Ternate menilai alasan potensi konflik tidak dapat dijadikan dasar pembubaran karena kegiatan berlangsung damai tanpa unsur provokasi.
“Jika setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi berada dalam situasi berbahaya,” tambahnya.
Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara aparat dan peserta, pemutaran film resmi dihentikan.
